umdah

Siasat Demokrasi

indonesia
pemimpin
Umdah-Dalam hukum Islam orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin bagi umat Islam. Banyak sekali dalil berupa nash yang secara eksplisit menyatakan demikian. Bahkan sekalipun orang-orang kafir itu adalah kerabat dari kaum mukmin, sebagaimana telah Allah nyatakan dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 23 yang artinya “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali (pemimpin / pelindung) jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Mengutip tafsir Ibnu Katsir yang mengartikan auliya atau wali sebagai pemimpin, maka sudah jelas maksud ketentuan ini melarang atau mengharamkan orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir. Bagi banyak ulama, ketentuan ini telah qatha’ sehingga tidak diperdebatkan lagi, kecuali di kalangan orang yang awam dengan hukum Islam, pemuja hukum selain hukum Islam serta orang-orang liberal yang sok mengerti tentang hukum Islam lewat penafsiran hukum Islam berdasarkan nafsunya. Maka dalam sudut pandang Islam telah jelas bahwa non muslim tidak boleh menjadi pemimpin daerah yang mayoritas muslim.

Terlepas dari prinsip di atas,di Indonesia, masalahnya prinsip dari hukum Islam di atas justru tidak dapat diberlakukan secara tegas. Hal ini dikarenakan oleh kepercayaan yang menyatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam. Melainkan hanya fakta sebagai tanah air mayoritas penduduk yang beragama Islam, negara yang didirikan atas perjuangan hampir semua pejuang-pejuang Islam, serta dasar negara yang sukses disusun karena peran strategis cendikiawan Islam yang kemudian dibelokkan oleh oleh penganut sekuler. Alhasil, dengan segala carut marutnya pemimpin non muslim tetap dapat membusungkan dada di hadapan umat Islam yang menolaknya. Usaha-usaha umat Islam dipatahkan oleh benteng demokrasi yang ikut ditegakkan oleh sebagian umat Islam lainnya yang memuja demokrasi serta orang-orang awam yang mengikuti pemuja demokrasi, sebagai contoh posisi sebagai calon wakil gubernur dari calon gubernur yang beragama Islam dianggap sebagai kondisi yang menyebabkan terjebaknya para pemilih dari kalangan muslim. Tetapi lebih tepatnya adalah faktor keawaman yang tidak mampu menganalisis dampak yang berpotensi terjadi. Dampak dari mundurnya gubernur sehingga digantikan oleh wakilnya. Akibat dari keawaman inilah umat Islam akhirnya terjebak atau terkalahkan oleh siasat demokrasi. Demokrasi yang membolehkan pemimpin non muslim terhadap umat Islam.

Anehnya dalam demokrasi yang katanya kedaulatan berada di tangan rakyat, justru nyaris berlaku pepatah “ibarat nasi sudah menjadi bubur”. Kedaulatan yang tadinya diberikan secara “tidak sadar” tidak dapat dengan mudah untuk diambil kembali ketika sadar. Itulah konyol dan anehnya demokrasi itu. Satu-satunya cara untuk mengambil kembali kedaulatan itu adalah harus melalui cara demokrasi pula. Inilah ironisnya lagi demokrasi yang katanya bebas dan bertujuan untuk membahagiakan rakyat, tapi justru memasung rakyat untuk tetap menderita di dalam jebakan demokrasi. Karena itu, sangat wajar dan patut bagi orang-orang yang sadar untuk mencela dan menghujat demokrasi. Akan tetapi juga tidak mudah untuk melenyapkan dan menggantikannya dengan hukum Islam. Melalui upaya revolusi ibarat memakan anak sendiri, menimbulkan pertumpahan darah dengan pemuja-pemuja demokrasi yang bahkan berasal dari umat Islam itu sendiri, hingga secara faktual lebih buruk daripada kondisi di bawah alam demokrasi. Tentu lebih banyak orang yang menginginkan Indonesia tetap menjadi Indonesia seperti saat ini daripada berubah menjadi Suriah. Ini terlihat seperti sebuah dilema. Tapi sejatinya ini bukanlah sebuah dilema, melainkan tantangan yang harus melahirkan suatu gagasan. Gagasan yang tidak hanya sebatas gagasan, tetapi juga harus dimanifestasikan dalam kenyataan. Walaupun manifestasi dari gagasan ini adalah dengan bertindak pragmatis menjadikan demokrasi sebagai “senjata makan tuan” bagi demokrasi itu sendiri.

Siasat demokrasi harus dikalahkan pula dengan siasat demokrasi. Mengambil prinsip utama demokrasi yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat sebagai variabel terpenting, maka dengan sendirinya demokrasi menjadi sistem yang sangat terbuka dan determinan. Keterbukaan demokrasi yang tadinya dimasuki oleh “para penjudi” dan dikerumuni oleh “para pemabuk” dan “pelacur” harus diubah menjadi peluang untuk dimasuki oleh orang-orang saleh guna mengalahkan “para penjudi”, “para pemabuk” dan “pelacur” itu. Hasil demokrasi yang tadinya sangat determinan oleh “para penjudi” dan “para pemabuk” dan “pelacur” harus diubah menjadi determinan oleh umat Islam yang sadar. Sebenarnya pada kasus wakil gubernur yang naik pangkat menggantikan gubernur, sah dilantik menjadi gubernur definitif masih ada kesempatan kepada umat Islam untuk kompak menggagalkan pelantikannya. Hukum positif saat ini memberikan celah untuk tidak jadinya wakil gubernur menjadi gubernur. Merujuk kepada kasus yang baru-baru ini terjadi, dengan melihat kepada Pasal 203 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang, wakil gubernur tidak serta merta dapat menjadi gubernur karena wakil gubernur bukan diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, melainkan diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Daerah yang Khusus. Keputusan Komisi Pemilihan Umum tertanggal 20 Juli 2012 tentang penetapan gubernur dan wakil gubernur ketika itu jelas mencantumkan UU daerah khusus wilayah tersebut sebagai dasar hukumnya. Oleh karena itu, maka wakil gubernur tidak serta dapat menjadi gubernur. Akan tetapi gubernur dipilih oleh DPRD sesuai Pasal 174 Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Artinya DPRD memilih kandidat lain untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur sesuai dengan mekanisme. Di sinilah kekompakan mayoritas umat Islam menggunakan siasat demokrasi diuji, bahkan menekan presiden untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya melakukan sebalik dari ketentuan di atas. Selanjutnya mendesak DPRD untuk memilih gubernur yang sesuai dengan kriteria hukum Islam.

Di sinilah demokrasi itu digunakan sebagai siasat. Apabila upaya tersebut tidak berhasil sehingga wakil gubernur tersebut tetap dilantik oleh penguasa. Maka inilah bukti keunggulan rezim penguasa dalam menafsirkan, mencari celah lain, dan menerapkan hukum berdasarkan “alasan politis” sebagaimana telah dilakukan pemerintah dalam menerbitkan SK Menkum HAM Nomor M.HH 07. AH. 11.01 Tahun 2014 yang mengesahkan kepengurusan Romi Cs. Cara terakhir adalah menjadikan kerugian akibat jebakan demokrasi itu sebagai pelajaran yang sangat berharga. Belajar dari pelajaran itu, maka pemuka agama Islam dan cendekiawan Islam harus bersikap antisipatif dan preventif untuk menyiapkan strategi secara terstruktur, sistematis dan masif menyadarkan umat Islam di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang mayoritas muslim. Keberhasilan dari strategi itu adalah tidak ada lagi umat Islam yang karena awamnya memilih pemimpin yang tidak sesuai untuk orang Islam, apalagi pemimpin non muslim. Meskipun umat Islam yang banyak ini belum mampu untuk menggantikan atau mengubah demokrasi dengan nomokrasi Islam, maka gunakanlah “siasat demokrasi” untuk mengalahkan demokrasi itu sendiri sekaligus memenangkan Islam.

Silahkan, bahkan harusnya umat Islam berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara dengan mengucap nama Allah menjatuhkan pilihan kepada calon pemimpin yang sesuai dengan hukum Islam. Maka dipastikan tidak akan muncul lagi non muslim-non muslim berikutnya yang akan memimpin muslim. Apabila upaya ini konsisten dan sustainable dilakukan, maka secara evolusi demokrasi itu akan lenyap dengan lembut dan tergantikan dengan nomokrasi Islam melalui tangan-tangan pemimpin dan wakil Islam. Akhirnya damai dan tenteramlah seluruh umat Islam Indonesia di bawah naungan Islam.

Penulis: Armia, S.H, alumnus Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh. Aktivis Ikatan Pemuda dan Santri (IKAPAS) Kecamatan Nisam dan santri Dayah Darut Thalibin Gp. Keutapang Nisam aceh Utara. Saat ini sedang menempuh pendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum, Konsesntrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Related

tafakkur 3897758078029229617

Posting Komentar Default Comments

emo-but-icon

populer

Arsip

Feature post

Ngaji Kitab Fathul Mu'in Edisi 02

بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف ونفعنا بعلومه وبعلومكم آمين 📚 Edisi 2 Ngaji Kitab Fathul Mu'in Bab Shalat.  (ص)، وفرضت لي...

A
item