umdah

Haruskah Melepaskan Syariat Islam ?

Haruskah Melepaskan Syariat Islam ?- Pemberlakuan syariat Islam secara kaffah di Aceh sudah didengungkan semenjak beberapa tahun silam. Melalui UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006, nanggroe seuramo mekah ini diberikan keleluasaan untuk menerapkan hukum yang berlandaskan al-Quran dan hadist. Hal tersebut merupakan suatu keistimewaan yang diberikan pemerintah pusat untuk Aceh mengingat Aceh merupakan daerah yang berlatar belakang syariat Islam.

Syariat Islam

 Namun ironinya, keistimewaan tersebut sepertinya tidak terlalu istimewa dimata elit dan pemangku kekuasaan di Aceh. kenapa tidak, banyak elit-elit Aceh yang melihat sinis syariat Islam. Dengan berbagai alasan mereka selalu mencari ruang untuk mendiskreditkan Islam. Salah satunya menuduh bahwa sering kali konsep hukum Islam (baca: syariat Islam) melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). Misalnya, Islam membatasi gerak kaum perempuan dan hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak azasi perempuan. Berdasarkan sejarah dan fakta dilapangan, bahwa Islam satu-satunya konsep hukum yang secara konsisten memberikan dan melindungi hak azasi setiap individu secara profesional dan proporsional. Dan justru Islamlah agama yang telah mengangkat harkat martabat perempuan ketika perempuan dilecehkan kaum jahiliah.

Begitu juga halnya dengan pemangku kebijakan di Aceh. Sepertinya dimata mereka tidak ada yang istimewa dari penerapan syariat Islam di Aceh. Pemerintah kita terkesan setengah hati memapah status syariat Islam yang telah diberikan untuk Aceh. Lihat saja, sampai sekarang harapan untuk menjadikan syariat Islam sebagai landasan hukum di Aceh masih remang-remang dan tidak jelas arahnya. Belum lagi ada qanun yang sudah dirumuskan, tapi belum jelas nasibnya sampai sekarang. Sebut saja qanun jinayah mislanya. Hal tersebut menjadi indikasi ketidakseriusan pemerintah dalam menerapkan syariat Islam di Aceh. Sehingga wajar saja jika masyarakatnya juga tidak serius menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Hal tersebut merupakan salah satu aspek yang melatarbelakangi kegagalan syariat Islam di Aceh.
Kini, kegagalan tersebut mengundang sorotan tajam khususnya dari masyarakat yang peduli akan syariat Islam. Bahkan, usulan-usulan sinis pun mulai bermunculan. Salah satunya usulan agar status syariat Islam di aceh dilepaskan saja.

Usulan tersebut pertama sekali saya dengar dari salah seorang facebooker Aceh. Dalam statusnya ia menulis, “Syariat Islam di Aceh sebaiknya dicabut saja”. Sebagai masyarakat aceh yang peduli syariat islam, awalnya penulis menentang keras usulan tersebut. Namun setelah dijelaskan duduk persoalannya, ternyata usulan tersebut patut dipertimbangkan kembali. Menurutnya, penabalan status syariat Islam untuk satu tempat jika tidak diikuti dengan pelaksanaan yang baik dilapangan akan menjadi bumerang bagi Islam itu sendiri. Sebab ketika kita mengatakan daerah tersebut daerah yang bersyariat Islam sangat rentan terjadinya islamisasi terhadap apa yang dilihat dari daerah tersebut. Terutama bagi orang yang tidak secara detail memahami syariat Islam. Di Aceh sendiri, harus diakui, sempai sekarang syariat Islam belum dijalankan sebagaimana mestinya. Padahal syariat Islam sudah diberlakukan semenjak delapan tahun silam. Tentunya, hal tersebut berpotensi merugikan Islam. Sebab, orang akan menafsirkan apa yang dilihat di Aceh sebagai esensi syariat Islam. Padahal, secara gamblang bisa dilihat bahwa masih banyak aspek kehidupan masyarakat Aceh yang masih jauh dari nilai-nilai syariat Islam itu sendiri. Misalkan saja, etika pergaulan antar jenis, tata cara berpakaian perempuan, dan sebagainya. Berangkat dari argument tersebut, ia menilai pelepasan status syariat Islam dari Aceh adalah alternatif yang tepat.

Usulan tersebut juga pernah digagas oleh salah seorang penulis rubrik opini di salah satu surat kabar di Aceh. Dalam tulisannya, penulis tersebut memaparkan bahwa pemberlakuan syariat Islam di aceh telah banyak menoreh luka untuk Aceh. Dan ia menilai ada baiknya kita kembali kepada hukum adat Aceh saja yang dinilai lebih efektif dari pada hukum ala qanun yang dinilai isinya banyak kontradiktif dan pemberlakuannya juga tidak efektif. Intinya, secara tidak langsung ia juga mengusulkan pelepasan status syariat Islam.
Pertanyaannya sekarang, haruskah kita melepas status syariat Islam dari aceh? Tentunya butuh pertimbangan yang matang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun, saya menangkap bahwa gagasan tersebut hanya alternatif yang lahir kerena ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah yang dianggap tidak serius menjalankan amanah syariat islam secara baik. Adalah benar bahwa syariat Islam bukan semata tanggungjawab pemerintah, akan tetapi masyarakat sudah memberikan suaranya kepada pemerintah untuk melakukan yang terbaik untuk Aceh dan rakyatnya. Dengan demikian, pemimpin terpilih adalah penanggungjawab utama kegagalan program syariat Islam di Aceh yang menjadi harapan masyarakat Aceh itu sendiri.

Di sisi lain, Alternatif melepas status syariat Islam hanyalah jalan pintas untuk menutupi ketidakbecusan pemerintah kita. Tidaklah bijak jika kita beranjak dari satu masalah sebelum menyelesaikan masalah tesebut. Melepas syariat Islam dan kembali kepada hukum adat, seperti yang diusulkan oleh penulis di surat kabar tersebut juga tidak akan menjamin efektifitas pemberlakuannya di kemudian hari. Apa lagi substansi persoalan bukan terletak pada syariat Islam itu sendiri, tetapi lebih kepada penerapannya dilapangan. Disamping itu, syariat Islam adalah integritas masyarakat aceh semenjak dulu; sebelum aceh disahkan sebagai negeri syariat. Sangatlah janggal ketika legalitas diberikan kita melepaskannya begitu saja. Belum lagi legalitas tersebut didapatkan tidak gampang; melalui perjuangan panjang masyarakat Aceh dulunya.
Inisiatif yang paling bijak adalah bagaimana sekarang kita menyukseskan syariat Islam itu di aceh. Tentunya, dalam konteks ini, kegagalan masa lalu adalah pelajaran untuk menuai kesuksesan dimasa yang akan datang. Jika kita menoleh kebelakang, kegagalan pemberlakuan syariat Islam didasari oleh dua hal, pertama ketidakseriusan pemerintah dan kedua ketidakmampuan pemerintah membangun masyarakat yang sadar bersyariat. Pemerintah tidak tegas dalam menjalankan dan membuat aturan ditambah lagi dengan tidak adanya kesadaran pribadi masyarakat Aceh menjalankan syariat jika tidak didasari aturan yang tegas dari pemerintah. Akumulasi dua hal ini adalah fakor utama kegagalan penerapan syariat Islam selama ini.
Maka dari itu, solusi yang paling tepat adalah bagaimana pemerintah harus memprioritaskan syariat Islam dan menyisakan perhatiannya untuk kesuksesan syariat Islam. Jika pemerintah tidak serius dalam hal ini, mustahil rasanya harapan menjadikan daerah ini sebagai negeri syariat terwujud.

Jika sudah ada keseriusan dari pemerintah maka tinggal saja bagaimana pemerintah secara sistemik membentuk kesadaran masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam. disamping harus ada aturan yang tegas dan jelas dalam menaggapi dan menyelesaikan persoalan pelanggaran syariat Islam dikemudian hari.
Tentunya, satu-satunya jalan membentuk kesadaran adalah meng-input pendidikan agama yang memadai kepada setiap masyarakat. Tidak terlalu susah sebenarnya, tinggal saja dibuat aturan wajeb beut (wajib ikut pengajian) misalnya yang secara sistematis akan melahirkan masyarakat yang relegius dan taat menjalankan ibadah, sekaligus takut dosa.

Pemerintah dalam hal ini memegang peranan penting. Jika saja mereka mau tentunya syariat Islam akan berjalan dengan baik dan seperti yang diharapkan. Mari kita sukseskan syariat Islam diaceh. Semoga!

Oleh: Tgk. Ihsan M. Jakfar Jeunieb
Penulis: Koordinator IPSA Bireun, santri Dayah Babussalam al-Aziziyah Jeunieb, Bireuen.

Related

Opini 3118458059936273065

Posting Komentar Default Comments

emo-but-icon

populer

Arsip

Feature post

Ngaji Kitab Fathul Mu'in Edisi 02

بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف ونفعنا بعلومه وبعلومكم آمين 📚 Edisi 2 Ngaji Kitab Fathul Mu'in Bab Shalat.  (ص)، وفرضت لي...

A
item